Mataparlemen.com – Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menyampaikan bahwa pentingnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran
“DTKS perlu diperhatikan dari distribusi BLT. Jadi, kita lebih punya gambaran yang lebih tepat terkait siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak,” kata Teuku saat dihubungi melalui layanan pesan singkat di Jakarta, Minggu.
Teuku turut menanggapi kebijakan pemerintah yang akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama pada 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai upaya memitigasi risiko pangan.
Menurut Teuku, perlu data yang akurat terutama dalam distribusi BLT tersebut sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dia menilai bahwa data pendataan belum ideal, namun ia melihat adanya perbaikan yang cukup signifikan terutama selama masa pandemi COVID-19.
“Kita memang datanya belum ideal, tapi memang selama pandemi COVID-19 kita mengalami perbaikan yang cukup signifikan dalam pendataan terutama di DTKS,” ucap Teuku.
Dia menerangkan bahwa DTKS sebagai alat pendukung kebijakan BLT untuk memastikan bahwa upaya pemberian bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Apalagi menurutnya, BLT memiliki peran penting dan efektif dalam mengatasi risiko inflasi dan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Meski begitu, ia menyarankan agar penyesuaian tetap dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini, seperti tingkat inflasi pangan.
“Tapi lagi-lagi ini tentu tujuan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun,” katanya.
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memitigasi risiko pangan.
Bantuan langsung tunai tersebut akan diberikan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024 dan untuk bulan selanjutnya, akan dilakukan evaluasi.
BLT tersebut menggantikan program BLT El Nino kepada masyarakat untuk dua bulan, yaitu November dan Desember 2023. Penyaluran BLT El Nino menyasar sebanyak 18,8 juta KPM secara nasional.****
Komentar